0
0
Dalam forum internasional yang digelar di 2026, Sekjen ASEAN menyampaikan pidato pembuka yang menyoroti peran peradaban hukum dalam memperkuat kerjasama antarnegara. Acara Conference on Exchanges and Mutual Learning on Rule of Law Civilisation ini menjadi bagian dari World Jurists Forum dan langsung menarik perhatian pelaku ekonomi kawasan.
Pidato tersebut menekankan bagaimana sistem hukum yang saling menghormati bisa menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman. Bagi negara-negara ASEAN, hal ini sangat relevan karena banyak perusahaan yang masih ragu berinvestasi lintas batas akibat perbedaan regulasi.
Salah satu poin analisis yang muncul adalah bahwa forum semacam ini bisa mempercepat harmonisasi aturan main di bidang perdagangan dan investasi. Ketika negara anggota saling belajar soal penegakan hukum, risiko sengketa bisnis otomatis berkurang. Investor asing biasanya lebih berani masuk jika ada kepastian hukum yang jelas dan konsisten.
Selain itu, konteks ekonomi digital ASEAN juga ikut terdampak. Banyak startup dan perusahaan teknologi yang bergantung pada perlindungan data serta penyelesaian sengketa yang cepat. Melalui pertukaran pengalaman di forum ini, negara-negara ASEAN bisa membangun kerangka hukum yang lebih ramah terhadap inovasi tanpa harus mengorbankan keamanan.
Gaya santai yang dipakai Sekjen dalam pidatonya membuat pesan ini mudah diterima oleh berbagai kalangan, bukan hanya praktisi hukum. Ia mengaitkan pentingnya saling belajar hukum dengan tujuan besar ASEAN untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari sisi praktis, forum ini juga membuka peluang bagi negara anggota untuk merevisi beberapa regulasi yang selama ini menghambat arus barang dan jasa. Misalnya, prosedur bea cukai atau penyelesaian kontrak yang selama ini berbeda-beda antarnegara bisa mulai diselaraskan.
Ke depan, hasil diskusi di forum ini diharapkan bisa masuk ke dalam agenda pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Dengan begitu, komitmen politik terhadap peradaban hukum tidak hanya jadi wacana, tapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi sehari-hari.
Secara keseluruhan, kehadiran Sekjen ASEAN di acara ini menunjukkan bahwa isu hukum bukan lagi domain eksklusif para ahli, melainkan bagian penting dari strategi ekonomi kawasan. Stabilitas hukum yang lebih baik akan langsung mendukung iklim investasi dan daya saing ASEAN di mata dunia.
