0
0
Sekretaris Jenderal ASEAN baru saja menyampaikan pidato kunci di pembukaan Konferensi Pertukaran dan Pembelajaran Bersama Peradaban Hukum dalam World Jurists Forum 2026. Acara ini membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum bisa saling memperkaya antarnegara untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.
Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya saling belajar tentang sistem hukum antarnegara anggota ASEAN. Hal ini dinilai krusial karena perbedaan regulasi seringkali menjadi hambatan dalam kerja sama lintas batas. Dengan pendekatan yang lebih harmonis, pelaku usaha diharapkan bisa lebih mudah menjalankan bisnis di seluruh kawasan.
Dari sudut pandang ekonomi, penguatan supremasi hukum berpotensi meningkatkan kepercayaan investor asing. Banyak perusahaan multinasional yang mempertimbangkan kestabilan hukum sebelum memutuskan menanam modal di suatu negara. Jika ASEAN mampu menunjukkan komitmen bersama di bidang ini, aliran investasi langsung bisa semakin deras masuk.
Selain itu, konteks integrasi ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) semakin relevan. AEC sudah mendorong perdagangan bebas dan mobilitas tenaga kerja, tapi tanpa fondasi hukum yang kuat, implementasinya bisa tersendat. Pertukaran pengalaman di forum seperti ini bisa membantu negara-negara anggota menyamakan standar dalam penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa.
Para pengamat ekonomi melihat bahwa negara dengan sistem hukum yang transparan biasanya memiliki pertumbuhan lebih konsisten. Di ASEAN sendiri, negara-negara yang terus memperbaiki regulasi bisnisnya kerap mencatatkan peningkatan peringkat ease of doing business. Ini menjadi sinyal positif bagi pelaku UMKM yang ingin ekspansi regional.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Perbedaan budaya hukum antara negara common law dan civil law di ASEAN memerlukan pendekatan yang hati-hati. Sekjen ASEAN mengajak semua pihak untuk fokus pada prinsip dasar seperti keadilan dan kepastian, bukan sekadar meniru sistem satu sama lain.
Bagi pelaku ekonomi, pesan ini membuka peluang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana aturan main yang lebih seragam bisa mempercepat pemulihan pasca-pandemi. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pengacara, dan dunia usaha menjadi kunci agar hasil dari forum ini tidak hanya berhenti di tataran wacana.
Ke depan, langkah konkret seperti harmonisasi regulasi perdagangan digital dan perlindungan investasi akan sangat ditunggu. Jika ASEAN berhasil mewujudkannya, kawasan ini berpotensi menjadi magnet yang lebih kuat bagi modal global.
